Puan Maharani Sebut Ada yang Salah di PPDB Sistem Zonasi, Ini Kata Nadiem Makarim!

Baca Juga: BKN: Mulai Januari 2024, Kenaikan Pangkat PNS berlaku Enam Periode

Sementara terkait afirmasi jalur, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.

“Kita miris sekali dengan ditemukannya banyak pengolahan data kependudukan demi anaknya bisa diterima di sekolah pilihannya,” ucap Puan.

“Apalagi sampai ada anak dari keluarga membuat surat keterangan berada tidak mampu mencurangi sistem penerimaan peserta didik,” lanjutnya.

Baca Juga: Puspom TNI Keberatan KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka Dugaan Suap, Ini Alasannya!

Harus Dievaluasi

Politisi PDIP itu, mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi tindakan-tindakan curang, termasuk merajalelanya pungli-pungli di lingkungan pendidikan.

Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan.

Baca Juga: Selamat! Sekda Semarang Iswar Aminuddin Raih Penghargaan ADLGA Tingkat Nasional

Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.

Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.

Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.

Baca Juga: KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap

Akibatnya, banyak orang tua yang 'menghalalkan' segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan pengolahan. 

Tanggapan Mendikbudristek Nadiem Makarim