Langkah Pemerintah Tangani Buruknya Kualitas Udara di Jabodetabek, dari Uji Emisi hingga WFH

Arahpublik.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek, dalam sepekan terakhir.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, perihal penanganan buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggelar rapat terbatas (ratas)  di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023), membahas kualitas udara di Jabodetabek.

Baca Juga: Kasus TPPU Panji Gumilang Terus Berlanjut, Polisi Periksa 21 Saksi dan Segera Gelar Perkara

“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ucap Siti, usai ratas dengan Presiden Jokowi.

Siti menjelaskan, intervensi yang dilakukan pemerintah soal regulasi percepatan penerapan batas emisi EURO 5 dan EURO 6, khususnya di Jabodetabek.

Ada pula agar memperbanyak ruang terbuka hijau, serta  bekerja secara hybrid working, work from office, work from home.

Baca Juga: Kakek Bejat Cabuli Bocah SD di Jaktim Karena Nafsu, Terancam 15 Tahun Penjara

Sedangkan jangka menengah, kata Siti, Presiden Jokowi meminta konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil.

“Pada jangka menengah, mengurangi kendaraan fosil,” kata Menteri Siti.

Dikatakannya, Presiden Jokowi  mendorong, semua pihak segera beralih ke transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga kereta cepat.

Baca Juga: Tim Densus 88 Tangkap Karyawan KAI: Punya Puluhan Senjata dan Diduga Terafiliasi ISIS

Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi,” ucap Menteri Siti.

"Presiden meminta langkah cepat termasuk yang kami usulkan pelaksanaan razia uji emisi, kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor," lanjutnya.

Selain itu, kata Siti, Kepala Negara juga meminta pengawasan terkait emisi gas buang terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.