Selama sebelas tahun, kasus ini dibiarkan oleh KPK. Namun, saat terduga mendeklarasikan diri sebagai Cawapres, tiba-tiba diusut.
"Itu kasus dari 2012, kok baru sekarang, nah selama ini ngapain?" tutur Masinton.
Baca Juga: Pengakuan Anies Soal Perdebatan Nasdem dan Demokrat: Nama AHY Tidak Ditolak oleh Surya Paloh
Hukum Dijadikan Alat Politik
Menurut Masinton, penggunaan hukum sebagai alat politik itu bertentangan dengan pinsip-prinsip demokrasi. Ia tidak setuju apabila hukum dijadikan alat politik.
"Ini yang menurut saya, kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik. Itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.
Meski demikian, hukum memang harus ditegakan seadil-adilnya. Akan tetapi, jika hukum dicampuradukkan dengan politik, ia menyarankan agar tindakan itu ditentang bersama-sama.
"Penegakan hukum, ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum, ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu," katanya.
"Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama," sambung Masinton.***
Baca Juga: Spoiler Boruto Episode 294: Boruto Hadapi Ramalan Mematikan
Artikel Terkait
PKB Putuskan Duet Anies-Cak Imin Sore Ini di Surabaya
Postingan PKS Ramai Soal Anies-Cak Imin, Netizen: Kalo Jadi, Kami Golput
Respons Jokowi soal Duet Anies-Cak Imin yang Bikin Koalisi Pecah
PKB Terima Lamaran NasDem Usung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024: Disingkat Pasangan ‘AMIN’
Enam Poin Pernyataan Sikap Gerindra Usai PKB Gabung NasDem Usung Anies-Cak Imin
Tidak Hadir di Surabaya, PKS Tetap Hormati Deklarasi Anies-Cak Imin
Pernyataan Lengkap PKS soal Deklarasi Anies dan Cak Imin sebagai Capres-Cawapres 2024
Deklarasi Anies-Cak Imin, Nasdem: Selamat Tinggal Politik Cebong Kampret
Baru Saja Jadi Cawapres Anies, Cak Imin Dipanggil KPK Besok, Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker 2012
Cak Imin Dipanggil KPK, Apakah Politisasi Hukum? Ini Kata Mahfud Md