Cak Imin Minta Jajaran TNI dan Prajurit Jaga Netralitas Pada Pemilu 2024

Arahpublik.com - Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan kepada Kababinkum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro.

Komitmen netralitas TNI ini dinilai memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu. Terutama, terkait dengan pengamanan dan menjernihkan iklim demokrasi.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata Gus Imin berdasarkan pesan tertulis yang diterima arahpublik.com, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga: Erick Thohir Minta Pada Timnas Garuda Jaga Tradisi Kemenangan di Setiap Laga

Cak Imin juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitasnya dalam Pemilu.

"Saya harap, bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," urainya.

Di sisi lain, sosok yang akrab disapa Gus Imin ini juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.

"Ini akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan. Dan misalnya ada pelanggaran ya mau nggak mau harus disangsi tegas," ucapnya.

Baca Juga: Indonesia Menang di Laga Pembuka, Erick: Besok Taiwan dan Korut, Kita Rebut Kemenangan

Komitmen Netralitas Prajurit TNI Jelang Pemilu 2024

Berikut ini 11 point larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit TNI yang harus dipedomani jelang Pemilu 2024.

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apa pun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat;
2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI;
4. Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara;
5. Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada giat pemilu dan pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI;