5 Program Anies Baswedan, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum Jadi Prioritas Penting

 

Arahpublik.com - Bakal calon presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyampaikan program untuk Indonesia yang lebih baik.

Ia memiliki misi penting yang akan digarap bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

 

Anies mengatakan, ketika nantinya terpilih, dirinya berusaha menegakkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia lewat koalisinya.

 

"Ketika kita memilih untuk merdeka dan mandiri, kita memiliki cita-cita, kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Menghadirkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati ketika Republik ini berdiri," tuturnya dalam dialog 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (19/9/2023). 

 

Keadilan ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa Indonesia.

 

"Kita sekarang bertanggung jawab untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Itu lah misi utama dari (Koalisi) Perubahan," katanya.

 

 

Selain itu, alumni UGM itu mengusahakan agar semua warga negara mendapat fasilitas yang setara. 

 

"Kami menginginkan dan kami merencanakan agar akses pada fasilitas dasar setara," ucapnya.

 

Proses menghadirkan keadilan dan kesetaraan itu dilakukan dari memaksimalkan akses pada fasilitas dasar masyarakat. 

Pertama, kesehatan. Anies berupaya meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap kesehatan.

 

"Kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan sampai dengan ketika mereka aktif punya perlindungan atas jaminan kesehatannya," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

 

 

Kedua, pendidikan. Jika terpilih, Anies ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia dengan kesetaraan dalam meraih kesempatan pendidikan.

 

"Pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia," ucapnya.

 

"Kemudian wujudnya apa? Kesetaraan kesempatan," lanjut Bacapres Koalisi Perubahan itu.

 

Selama ini, anak-anak bangsa susah meneruskan pendidikan ke jenjang paling tinggi. Salah satu di antara penyebabnya ialah biaya.

 

"Jumlah bangku SD, SMP, SMA bak piramida, makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya," ujarnya.

 

 

Yang membuat miris, siswa yang menuju ke jejang pendidikan mengah pun banyak yang tersingkir.

 

"Itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir, tidak bisa mendapatkan pendidikan, minimal hingga pendidikan menengah," katanya.

 

Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan berupaya mengurangi kesenjangan itu.

 

Ketiga, lapangan pekerjaan yang setara bagi seluruh masyarakat. Sebab, perekonomian di Indonesia masih berpusat di Ibu Kota DKI Jakarta.

 

"Lapangan pekerjaan yang setara bagi semua," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

 

 

"Kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, lalu kesempatan kerja setara," sambungnya.

 

Oleh sebab itu, dirinya menargetkan 14 kota lain bisa menjadi pusat perekonomian sehingga bisa terciptanya lapangan kerja yang luas.

 

"Dan itu artinya, menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian," tuturnya.

 

Keempat, terbentuknya tata kelola kebutuhan dasar yang lebih baik. Menurut Anies, misalnya pemenuhan beras bagi mereka yang statusnya pra sejahtera di tengah kenaikan harga pokok kebutuhan. 

 

"Kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah, di sisi lain kesejahteraan dari para petani lebih tinggi," ucapnya.

 

 

Anies mengusahakan agar para petani bisa menabung agar biaya produksi sebanding dengan pendapatan.

 

"Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," katanya.

 

Anies juga mendukung kesejahteraan petani dengan cara mengoreksi tata niaga dan memerangi mafia di bidang pertanian.

 

Kelima, prioritas penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kredibilitas pengadilan.

 

Bacapres Koalisi Perubahan itu berupaya mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dahulu, layaknya sebelum adanya revisi UU KPK.

 

"Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting. Penegakan hukum yang adil menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel. Itu prioritas kita," tutur Anies Baswedan.***