Eskalasi Konflik Israel-Palestina, Jokowi ke Menlu: Lindungi WNI yang Ada di Wilayah Konflik

Arahpublik.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jowoki) meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) RI agar segera melindungi WNI yang berada di wilayah konflik Israel-Palestina.

Indonesia mendesak agar perang antara Israel dan Palestina segera dihentikan. Sebab, eskalasi konflik Israel-Palestina itu menelan banyak korban jiwa.

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan cepat untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.

“Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (10/10/2023).

Baca Juga: Serukan Konflik Israel-Palestina Dihentikan, Jokowi Ambil Tindakan Lindungi WNI di Gaza

Namun demikian, Pemerintah RI berupaya mengutamakan keselamatan para WNI dengan mengimbau mereka meninggalkan zona konflik tersebut.

Imbauan Kementerian Luar Negeri bagi WNI

Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau agar para WNI meninggalkan daerah konflik di Israel maupun Palestina.

Sebab, Israel telah menyatakan status perang kepada militan Hamas yang bernaung di sekitar jalur Gaza, Palestina.

Baca Juga: Desak Pihak Internasional, PBNU Minta Konflik Antara Israel dan Palestina Segera Dihentikan

Jokowi Minta Peperangan Segera Dihentikan

Lebih lanjut, Jokowi mendesak semua pihak internasional agar berupaya mendamaikan Israel dan Palestina.

Diharapkan, upaya tersebut bisa menghentikan korban dan kehancuran bangunan di zona konflik.

“Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” ujarnya.

Baca Juga: Konflik Israel-Palestina Memanas, Ini 7 Pernyataan Sikap PBNU untuk PBB dan Seluruh Umat Beragama

Jokowi mendorong agar akar konflik antar kedua negara dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PBB.