Sentil MK Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Saiful Mujani: Itu Politik Nepotisme

Arahpublik.com - Sejumlah pengamat politik menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia bagi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Salah satunya, Saiful Mujani. Ia mengatakan, keputusan MK tersebut sarat muatan politik nepotisme.

Bahkan, Saiful menganggap keputusan ini dibuat memang untuk melayani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming raka.

"Saya lebih melihat itu unsur politisnya sangat kental dan politiknya bukan yang kita harapkan, tapi itu politik nepotisme," ucapnya dalam wawancara khusus di kanal YouTube Mata Najwa, Jumat (20/10).

Baca Juga: Pengamat Politik Kritik Sikap KPU, Kirim Surat Edaran ke Parpol Agar Patuhi Putusan MK Soal Batas Usia Capres-

Pengamat ulung itu merasakan ada nepotisme di balik pengambilan putusan tersebut.

"Politik yang mengorbankan kepentingan publik untuk hubungan keluarga dan seterusnya," kata Saiful.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menilai, keputusan MK terkait syarat Capres-Cawapres itu secara substantif muatan politisnya sangat kental.

"Sangat kental, sangat kuat dan tidak meyakinkan juga terhadap publik secara umum," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Politik: Ganjar-Mahfud Menguat, Anies-Imin Stagnan, Prabowo Galau

Ia menjelaskan, keputusan itu menjadi tidak meyakinkan lantaran kesimpulan yang disampaikan membingungkan. Bahkan, hal ini diamini oleh para pakar hukum tata negara.

"Termasuk orang seperti Yusril yang mengatakan, putusan itu cacat sangat serius, yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi," katanya.

Ia pun berpendapat bahwa keputusan MK ini akhirnya tidak punya nilai legal. Agenda politik yang sejak awal menyelimuti gugatan tersebut akhirnya tak tereksekusi dengan baik dan implikasi politiknya buruk.

Baca Juga: Mahfud Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Relawan Amin: Bukti Kuatnya Pengaruh Gus Imin

Saiful menyayangkan pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan MK sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.