Menurutnya, kepercayaan rakyat kepada MK menjadi terpecah lantaran putusan tersebut.
“Kita tahu bahwa proses Mahkamah Konstitusi itu juga tidak fair kok. Dalam banyak kesempatan gua selalu bilang, lu ubah saja undang-undang buat rakyat, buat orang miskin jadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, buruh dilindungi, tapi jangan dong lu ubah undang-undang hanya untuk keluarga, tolong lah,” katanya.
Adian mengatakan, putusan MK soal usia Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun itu hanya untuk Gibran, bukan untuk anak-anak muda.
Bahkan, ia meragukan Jokowi yang memberikan keistimewaan kepada putranya agar mencalonkan diri sebagai kontestan di Pilpres 2024 sebagai pendamping Prabowo.
“Dulu bukankah kita selalu bilang kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa, karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu lho. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama, tanpa memberi keistimewaan untuk anaknya? Dalam kapasitasnya sebagai presiden, dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi,” tutur Adian.
Dengan demikian, putusan MK dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Presiden Jokowi.
“Kalau ini jelas yang diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrean jadi cawapres, hanya dia, tidak ada yang lain,” ujarnya.***
Baca Juga: Daftar 27 Skuad Garuda di Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026, Marselino dan Ivar Jenner Absen
Artikel Terkait
Bentuk Majelis Kehormatan, MK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
MK Serahkan Sepenuhnya ke MKMK Terkait Laporan Dugaan Kode Etik Hakim Konstitusi
Disebut Mahkamah Keluarga, Ketua MK Kutip Kisah Nabi Muhammad Dikaitkan dengan Dirinya
Putusan Syarat Capres-Cawapres Jadi Polemik, Hakim Arief Hidayat: Ada Prahara di MK
Ada Prahara di Internal MK, Hakim Arief Sebut Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
Pengamat Politik Ungkap 4 Faktor Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan, Salah Satunya Akibat Polemik Putusan MK
Sindir Keras MK, Politikus PDIP Masinton Pasaribu: Tirani Konstitusi
Giliran Politisi PDIP Tanggapi Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres, Masinton Ajukan Hak Angket
Temuan PBHI, Gugatan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum
Kejanggalan Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres, PBHI: Khawatir, Dokumen Tak Ditandatangani