Lakukan KTT Arab-Islam, Pemimpin Negara Islam Tolak Pembenaran Israel Terhadap Palestina

Arahpublik.com - Para pemimpin negara Islam menolak pembenaran tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai pembelaan diri.

Hal itu dilakukan dalam Arab-Islamic Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Islam, Sabtu (11/12/2023).

Pada pertemuan itu, KTT Arab-Islam menyerukan agar adanya gencatan senjata atas perang yang terjadi di Gaza.

KTT mengecam serangkaian agresi Israel di Jalur Gaza, kejahatan perang, dan pembantaian yang biadab oleh pemerintah pendudukan.

Baca Juga: Israel Serang Rumah Sakit di Gaza, Jurnalis: Pasien dan Ribuan Warga Terjebak di Halaman Rumah Sakit

Selain itu, para pemimpin negara Islam ini juga meminta dibukanya perizinan untuk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut dan menghentikan ekspor senjata ke Israel setelah pertemuan di Riyadh.

Pertemuan ini menuntut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk mengakhiri serangan di Gaza.

Kemudian, Pengadilan Kriminal Internasional diminta untuk menyelesaikan penyelidikan kejahatan perang Israel, penggunaan senjata kimia, dan permintaan untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel.

Awalnya, hanya 22 anggota Liga Arab yang diharapkan berpartisipasi. Akan tetapi, pertemuan tersebut kemudian diperluas hingga mencakup Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Baca Juga: Soroti Putusan MK, Ganjar Mengaku Gelisah Dengan Kondisi Demokrasi dan Keadilan yang Dihancurkan

Asosiasi ini lebih luas terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim yang merupakan anggota negara-negara Liga Arab.

Akan tetapi, Hashem Alhebarra, wartawan dari Aljazeera menyatakan, hasil akhir yang tercetus dari pertemuan ini masih samar-samar.

Ia mengatakan, negara-negara Islam ini tidak memiliki mekanisme yang khusus untuk dapat melakukan gencatan senjata di Gaza.

“Masyarakat memahami bahwa Israel tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada pertemuan puncak antara pemimpin OKI dan Liga Arab. Ketika Anda melihat komunike tersebut, Anda mendapat kesan bahwa para pemimpin Arab dan Muslim tidak memiliki mekanisme untuk mendorong gencatan senjata dan koridor kemanusiaan,” kata Ahelbarra.