Desakan Jokowi ke Pemimpin APEC Terkait Gaza: Segerakan Gencatan Senjata, Bantuan Harus Bisa Masuk

Arahpublik.com - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mendesak para pemimpin Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) agar ikut andil dalam menyegerakan gencatan senjata terkait konflik di Gaza.

Ia berpandangan, saat ini, hak hidup bagi masyarakat Gaza tidak dihormati.

“Sebelum kita memulai topik kita tentang pembangunan inklusif, mari kita sejenak memikirkan tentang masyarakat di Gaza. Jangankan pembangunan, saat ini hak hidup mereka pun tidak dihormati,” kata Jokowi saat membuka pernyataan dalam APEC Economic Leaders Retret yang berlangsung di Mosconce Center, San Francisco, Amerika Serikat, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga: Kritik Kondisi Masyarakat di Gaza, Jokowi: Jangankan Pembangunan, Hak Hidup Pun Tak Dihormati

Karena itu, Jokowi mendesak para pemimpin APEC agar bertindak menghentikan perang, menyegerakan gencatan senjata, dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza bisa dikirimkan tanpa hambatan.

Berkaitan dengan pembangunan inklusif, Presiden Jokowi mengatakan, APEC perlu memprioritaskan realisasi peluang dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh.

“Kawasan Asia Pasifik memiliki potensi besar, 62 persen PDB global dan 48 persen perdagangan dunia berasal dari APEC, dan di tengah situasi dunia tidak menentu, APEC perlu prioritaskan realisasi peluang dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh yang dapat dicapai bersama,” ujarnya.

Dibutuhkan sejumlah hal untuk mencapai hal tersebut. Pertama, semangat kolaborasi.

Baca Juga: Lakukan Survei, SMRC: 68 Persen Masyarakat Percaya Jokowi Bangun Politik Dinasti

Jokowi menilai kebersamaan dan strategic trust diperlukan untuk mewujudkan visi APEC 2040.

“Ini kunci untuk pertahankan relevansi APEC sebagai forum ekonomi premier di kawasan,” ujarnya.

Kedua, ketahanan ekonomi kawasan perlu diperkuat agar ketangguhan rantai pasok global terjaga.

Menurut Jokowi, ketergantungan dan dominasi rantai pasok global di sejumlah ekonomi harus dikurangi.

“Negara berkembang harus berperan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global, termasuk melalui hilirisasi untuk dukung negara berkembang lakukan lompatan pembangunan,” ucapnya.