Dia meminta untuk tidak menunjukkan preferensi politik masing-masing di ranah umum.
"Setiap warga bangsa, termasuk penyelenggara pemilu dijamin hak politiknya. Kita punya preferensi politik, tapi preferensi politik sebagai penyelenggara tidak boleh dinampak-nampakkan," tutur Totok.
Baca Juga: Al Nassr Selisih 1 Poin dari Al Hilal Usai Libas Al Okhdood 3-0, Ronaldo Cetak Brace
Dia menegaskan, penyelenggara Pemilu harus memberikan contoh yang terbaik, meskipun punya preferensi politik.
Dengan demikian, Totok percaya dengan adanya Bawaslu, Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik, lebih demokratis dan lebih terpercaya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum itu juga mengatakan jajaran Bawaslu di daerah harus tertib anggaran.
"Terakhir, bicara apapun, bertindak apapun harus sesuai norma peraturan perundang undangan. Preferensi politik tidak boleh memengaruhi kita (penyelenggara pemilu). Dalam menegakkan aturan harus sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Baca Juga: JIS Akhirnya Jadi Arena Pelaksanaan Piala Dunia U-17, Begini Tanggapan Anies Baswedan
Sebagai informasi, Konsolnas ini dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu, yakni Rahmat Bagja, Puadi, Totok Hariyono, dan Lolly Suhenty.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady beserta jajaran sekretariat jenderal.***
Baca Juga: Terbitkan Keppres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri, Jokowi Tinggal Tanda Tangan
Artikel Terkait
Bawaslu Beberkan Sejumlah Daerah Rawan Politik SARA, Paling Tinggi DKI Jakarta dan Maluku Utara
Pantun Ajakan Nyoblos Saat Pengundian Nomor Urut Mahfud dan Cak Imin Dilaporkan ke Bawaslu
Perbedaan Definisi Politik Identitas dan Politisasi Identitas Versi Internal Bawaslu
Bawaslu Lakukan Sidang Lanjutan Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Tahap Pencalonan Pileg 2024
Bawaslu Sahkan Alat Bukti Dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Saksi Diperiksa
Bawaslu Daerah Diminta Pastikan Peserta Pemilu Patuhi Aturan, Tim Pengawasan Kampanye Dibentuk