Arahpublik.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Desk Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di ruang digital.
Desk ini merupakan penguatan sinergi tiga lembaga untuk menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024 mulai dari pelaporan hingga penurunan konten.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memandang, dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 juga merupakan potensi semakin masifnya diseminasi informasi yang tidak benar.
Baca Juga: Ketua Sementara KPK Minta Awak Media dan Sejumlah Pihak Dukung Upaya Pemulihan Citra Baik KPK
Harusnya, masa kampanye merupakan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Pemilu.
"Hari ini kami Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi sebagai upaya memastikan ramainya edukasi masyarakat dalam Pemilu 2024, lahir dari informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," cetus Lolly dalam Peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024 di Gedung Kominfo Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dia memastikan ketika ada konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, maka Bawaslu, Kominfo, dan Polri mempunyai komitmen sama untuk mengatasinya.
Seperti diketahui, kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai sejak 28 November 2023 kemarin.
Namun, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, sepanjang November 2023 sudah beredar 39 isu hoaks terkait pemilu.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Belum Mulai Kampanye, Nusron: Beliau Mementingkan Tugas Negara
Sejak 17 Juli 2023 hingga 26 November 2023, Kominfo telah menemukan 96 isu hoaks yang tersebar di 355 konten.
"Kami sudah mentakedown 290 konten, sedangkan 65 konten lain sedang diproses. Kondisi ini harus menjadi perhatian kita sesama, karena berbagai konten negatif mulai konten mengandung hoaks, ujaran kebencian, sudah banyak ditemui dan mengancam persatuan kita," katanya.
Sementara itu, Polri mendukung penuh penguatan sinergi tiga lembaga tersebut.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes. Pol. Dani Kustoni mengatakan, dari Polri sendiri akan melakukan langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024 sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Masuki Tahapan Kampanye Pemilu 2024, Pemprov Jateng Belum Terima Surat Cuti Kepala Daerah
Artikel Terkait
Bawaslu Beberkan Sejumlah Daerah Rawan Politik SARA, Paling Tinggi DKI Jakarta dan Maluku Utara
Pantun Ajakan Nyoblos Saat Pengundian Nomor Urut Mahfud dan Cak Imin Dilaporkan ke Bawaslu
Komisi II DPR: Kesiapan Jawa Tengah Hadapi Pemilu 2024 Sudah Matang
Kadiv Humas Polri: Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024 Adalah Harga Mati
Polri Komitmen Jaga Netralitas Pemilu 2024, Irjen Sandi: Awasi Anggota yang Melenceng dari Aturan
Perbedaan Definisi Politik Identitas dan Politisasi Identitas Versi Internal Bawaslu
Bawaslu Lakukan Sidang Lanjutan Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Tahap Pencalonan Pileg 2024
Bawaslu Sahkan Alat Bukti Dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Saksi Diperiksa
Dorong Pemilu Damai 2024, Budi Arie Dorong Bakohumas Kampanyekan Pemilu Damai Lebih Masif
Budi Arie: Saya Ajak Rekan-rekan Humas Pemerintah Kampanyekan Pemilu Damai 2024
Bawaslu Daerah Diminta Pastikan Peserta Pemilu Patuhi Aturan, Tim Pengawasan Kampanye Dibentuk
Pastikan Peserta Pemilu Patuhi Aturan, Bawaslu Bentuk Tim Pengawasan Kampanye
Jaga Netralitas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kapolri dan Panglima TNI Tandatangani Prasasti Komitmen Netralitas TNI-Polri
Nana Sugjana Ajak Media Massa Tangkal Hoaks, Upaya Ciptakan Pemilu Damai
Masuki Tahapan Kampanye Pemilu 2024, Pemprov Jateng Belum Terima Surat Cuti Kepala Daerah