Bawaslu ke Masyarakat: Kita Harus Sepakat Politisasi SARA dan Politik Uang Jadi Musuh Bersama

Arahpublik.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan politik uang sebagai musuh bersama.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo.

"Kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama," katanya dalam diskusi yang bertajuk #DemiIndonesia di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Kasus Suap, KPK Paparkan Kronologi

Dia memandang perbedaan sikap dalam pilihan politik merupakan hal yang pasti. Namun, ia meminta perbedaan tersebut tidak sampai dibawa sampai akhirat.

Alumnus Universitas Indonesia ituberharap segala bentuk pemberian uang dengan menyuruh memilih calon tertentu tidak dianggap sebagai keberkahan.

"Jadi kalau perbedaan sikap politik, tidak usahlah dibawa sampai akhirat. Apalagi politik uang dianggap berkah," tuturnya.

Selain itu, Bagja juga menegaskan, posisi Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak pandang bulu.

Baca Juga: 4 Anak Ditemukan Meninggal Terkunci di Kamar Mandi, Diduga Sang Ayah Lakukan Bunuh Diri Massal

Sekelas menteri atau pejabat publik apapun yang berlatarbelakang politisi, menjadi objek pengawasan Bawaslu.

Hal tersebut apabila yang bersangkutan melakukan atau mendukung kampanye salah satu peserta Pemilu.

"Jadi apabila pejabat publik atau menteri sekalipun yang berlatarbelakang politisi mencalonkan atau mendukung salah satu paslon dalam pemilu, menjadi objek pengawasan Bawaslu," ujarnya.

Baca Juga: KPU dan Tim Paslon Peserta Pemilu Sepakati Format dan Tema Debat Capres-Cawapres

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital terkait kepemiluan.