Arahpublik.com – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyatakan, efektivitas politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sekitar 10%.
Hal itu ia ungkapkan berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan SMRC pada bulan Oktober-November 2023.
Pada survei tersebut disimpulkan, dari total 1.939 responden, sebanyak 56 persen menyatakan politik uang tidak dapat diterima.
Sementara 44 persen responden menganggap politik uang merupakan hal wajar dan bisa diterima. Meskipun para responden mengetahui hal tersebut ilegal.
Baca Juga: Pesepak Bola Godstime Ueseloka Akhirnya Diamankan Polisi dan Ditetapkan Sebagai Tersangka
Saiful Mujani mengatakan, politik uang dalam Pemilu 2024 bisa muncul lantaran penegakan hukum yang lemah, sehingga mendorong orang mencari celah guna menyiasati aturan tersebut.
Di sisi lain, efektivitas dari politik uang sebetulnya terbatas lantaran sulit menemukan orang yang terpengaruh, yaitu hanya 1 dari 10 orang.
Hal ini yang membuat politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
"Hanya 10 persen dari responden yang menyatakan bahwa mereka akan terpengaruh dalam pemilihan akibat pemberian uang atau hadiah," ujar Saiful Mujani dikutip dari YouTube SMRCTV, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: 4 Alasan Jusuf Kalla Dukung Anies-Muhaimin, Kedua: Etika dan Dasar Agama yang Kuat
Hal ini berarti hanya 1 dari 10 kasus yang benar-benar memengaruhi pilihan mereka," lanjutnya.
Efektivitas politik uang yang terbatas dibuktikan juga dengan temuan SMRC tentang pertimbangan menerima politik uang.
Sebanyak 68 persen menerima Calon Legislatif (Caleg) yang memberi politik uang. Namun, persoalan memilih Caleg ditentukan sendiri oleh hati nurani.
Hanya 21 persen responden yang mau menerima politik uang dan memilih Caleg yang memberi uang atau hadiah.
Artikel Terkait
Lakukan Survei, SMRC: 68 Persen Masyarakat Percaya Jokowi Bangun Politik Dinasti
Perbedaan Definisi Politik Identitas dan Politisasi Identitas Versi Internal Bawaslu
Bawaslu ke Masyarakat: Kita Harus Sepakat Politisasi SARA dan Politik Uang Jadi Musuh Bersama
Singgung Politisasi SARA, Bawaslu: Perbedaan Jangan Dibawa ke Akhirat, Apalagi Politik Uang Dianggap Berkah
Bawaslu: Tidak Boleh Kampanye atau Lakukan Kegiatan Politik di CFD
Larang Kampanye di CFD, Bawaslu: Jangan Ganggu Masyarakat Dengan Kegiatan Politik Peserta Pemilu
Tuding DIY Praktikkan Politik Dinasti, Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIY Terkait Ujaran Kebencian
Jawab Isu HAM Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Sudah Diselesaikan Secara Politik dan Hukum
Relawan Prabowo-Gibran Pecahkan Rekor MURI Sebagai Relawan Politik Pengguna AI Pertama
Pecahkan Rekor MURI Sebagai Relawan Politik Pengguna AI, PRIDE Jadi Garda Terdepan Pemenangan Prabowo-Gibran