Sekelompok Mahasiswa Ajukan Undangan Dialog ke Prabowo dan TKN Soal Isu HAM

Arahpublik.com - Sekelompok aktivis mahasiswa dari berbagai kampus tengah menunggu upaya diskusi bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Kelompok ini tergabung dalam Mahasiswa Jakarta Bergerak. Mereka mengajukan undangan untuk berdialog kepada Prabowo dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Glamora Lionda, salah satu aktivis Mahasiswa Jakarta Bergerak, mengaku tengah menantikan niat baik Prabowo Subianto dan TKN untuk membuka pintu diskusi terbuka mengenai isu pelanggaran HAM di masa lalu.

“Kami menunggu niat baik Prabowo Subianto secara personal maupun TKN untuk mengajak kami berdiskusi secara terbuka untuk berdialog dengan kami, mengenai isu yang kami angkat terkait pelanggaran HAM di masa lalu,” kata Glamora Lionda, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Baca Juga: Diduga Posting Video Tentara Israel, Akun Instagram Mahfud MD Diretas

Lebih lanjut, Glamora menegaskan, jika ada tuduhan terkait penodaan terhadap reformasi, pihaknya memiliki bukti yang mendukung klaim tersebut.

“Kami punya datanya, kami punya informasinya, kami punya kumpulan data yang menguatkan akan pandangan kami tersebut,” tuturnya.

Dalam konteks ini, aktivis itu juga menyinggung tentang intimidasi yang dialami oleh mahasiswa, mengutip insiden di Pekalongan pada tanggal 11 Januari 2024, di mana mahasiswa yang sedang melakukan aksi bagi-bagi selebaran mengalami intimidasi.

Baca Juga: Maruarar Sirait Mengundurkan Diri dari PDIP: Saya Pilih Bersama Jokowi Dalam Politik

Glamora memberikan klarifikasi bahwa mereka memiliki bukti rekaman terkait intimidasi tersebut dan kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

Ia juga mencatat adanya infrastruktur negara yang hadir dalam kegiatan diskusi dan konsolidasi mereka, dianggap sebagai bentuk intimidasi oleh aparat negara.

“Saya pikir jelas, rekaman ada, kemarin di Pekalongan ada mahasiswa yang terintimidasi, kemudian di beberapa daerah yang lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Rasio WNI Berpendidikan S2 dan S3 0,45, Jokowi: Masih Sangat Rendah Sekali, Saya Kaget

"Kalau bicara intimidasi, dengan kehadiran beberapa infrastruktur negara di dalam kegiatan-kegiatan diskusi dan konsolidasi kami, juga merupakan bentuk intimidasi,” sambungnya.