Soal Pencabutan Izin Desak Anies, Habiburokhman: Jangan Arogan dan Paksa Pakai Fasilitas TNI

Arahpublik.com - Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta setiap Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Anies-Muhaimin (Amin) mengedepankan etika dan menghormati netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Habiburokhman menanggapi isu dicabutnya izin acara ‘Desak Anies’ di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta.

“Paslon Amin jangan arogan dan memaksa pakai museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI," ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Habiburokhman menyoroti narasi yang sering digunakan oleh Paslon Amin yang seolah menjadi korban ketidakadilan.

Baca Juga: Prabowo Nostalgia Nyanyi The Beatles dan Rock 60-an di Acara Relawan ETAS

"Jangan karena berstatus Paslon Pilpres lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan,” tuturnya.

Habiburokhman menegaskan, tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye jelas melakukan pelanggaran konstitusi.

“Konstitusi kita pasal 30 ayat 4, dan UU no.34 tahun 2004 juga sudah mengatur tentang bahwa TNI harus netral tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak,” katanya.

Apalagi, saat aparat menegakkan aturan lalu dicap tidak netral. Hal ini dinilai tidak etis.

Baca Juga: Berkaca Pada Persaingan 2014 dan 2019, Prabowo Imbau Agar Persaingan Tak Dijadikan Sebagai Permusuhan

“Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politk yang tidak etis,” ucapnya.

Namun Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Karena hal ini terjadi bukan pertama kalinya.

“Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas, mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan ‘playing victim’ tapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama,” tuturnya.

Sebagai informasi, larangan penggunaan fasilitas TNI untuk berkampanye sudah disampaikan oleh Panglima TNI pada tanggal 12 September tahun lalu, sebelum adanya pendaftaran calon presiden.