Joe Biden Tekad Jadi Perantara untuk Akhiri Invasi Israel di Jalur Gaza

Arahpublik.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden memiliki tekad jadi perantara untuk mengakhiri invasi Israel di Jalur Gaza.

Israel maupun Hamas telah menyetujui kerangka kerja kesepakatan gencatan senjata dengan para perunding yang saat ini bekerja untuk menyelesaikan rinciannya.

Hal tersebut Biden sampaikan kepada wartawan saat pertemuan tingkat pemimpin NATO selama tiga hari berlangsung.

"Ini adalah permasalahan yang sulit dan kompleks. Masih ada kesenjangan yang harus diatasi. Kami mengalami kemajuan. Trennya positif dan saya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan ini dan mengakhiri perang ini, yang harus diakhiri sekarang,” ujarnya.

Baca Juga: Akibat Ulah Zionis Israel, Ratusan Ribu Warga Palestina Menderita Infeksi Pernapasan Hingga Diare Lantaran Minimnya Kebersihan

Selain gencatan senjata, AS berusaha mencari solusi untuk masalah pengiriman bantuan dengan membangun dermaga sementara di pantai Gaza.

Sejak dermaga tersebut mulai beroperasi pada tanggal 17 Mei, lebih dari 8.100 metrik ton atau sekitar 20 juta pound bantuan kemanusiaan telah disalurkan.

Namun, cara tersebut harus dihentikan lantaran serangkaian kecelakaan yang terjadi pada saat penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Biden mengaku kecewa dengan kegagalan dermaga tersebut. Dia berharap hal itu akan lebih berhasil membantu warga sipil Palestina.

Baca Juga: Baznas RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina Sebesar Rp32 Miliar Melalui Lembaga Bayt Zakat Wa Ash-Shadaat

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan mengaku akan menghentikan operasi dermaga.

“Saya mengantisipasi bahwa dalam waktu yang relatif singkat, kami akan menghentikan operasi dermaga," tuturnya.

"Persoalan sebenarnya saat ini bukanlah mengenai penyaluran bantuan ke Gaza. Namun permasalahannya adalah bagaimana memberikan bantuan di sekitar Gaza secara efektif,” sambugnnya.

Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi baru terhadap beberapa pemukim Israel dan kelompok afiliasinya terkait tuduhan keterlibatan dalam kekerasan atau ancaman kekerasan.

Diketahui, kekerasan itu menargetkan warga sipil dan penyitaan properti atau tindakan lain yang mengancam keamanan di Tepi Barat yang diduduki.