Sekda Sebut Baznas Jateng Berperan Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Arahpublik.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menilai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) punya peran penting menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Intervensi Baznas Jateng, kata Sumarno, adalah program-program yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordiansi Baznas Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), di Kota Solo, Jumat (13/9/2024) malam.

Baca Juga: Ini Pesan BKD Kepada 6.734 Pelamar CPNS Pemprov Jateng: Jangan Percaya Janji-janji!

Sumarno mengatakan, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama.

Karena itu, ucap dia, Baznas diharapkan dapat memberikan porsi bantuan maupun perhatian yang lebih kepada daerah-daerah miskin ekstrem.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 tercatat sebanyak 3,7 juta orang atau 10,47 persen.

Baca Juga: Apa Betul AI Jadi Tren Baru Kampanye Politik? Ini yang Terjadi di Indonesia dan Dunia

Angka tersebut, turun sebanyak 87,20 ribu orang atau 0,30 persen dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.

Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97 persen pada tahun 2022 menjadi 1,11 persen pada tahun 2023.

"Beberapa kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi berkontribusi pada angka kemiskinan Provinsi Jateng. Seperti Brebes, Wonosobo, dan Kebumen angkanya masih di atas Jateng," kata Sumarno.

Baca Juga: Usulan Sekda Jateng, Ini Indikator Kinerja Camat: Kepatuhan Wajib Pajak!

Guna percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, Pemprov Jateng akan semakin meningkatkan kolaborasi bersama Baznas dan stakeholder terkait lain.

Pihaknya, kata Sumarno, terus mengidentifikasi kebutuhan-kebutahan maupun potensi yang bisa   dikembangkan di daerah kategori miskin ektrem.

Dia menjelaskan, Baznas Jateng juga menggencarkan beragam program pencegahan stunting. Termasuk melalui kolaborasi dan intervensi yang melibatkan lintas sektor.