Politik Dinasti Terjadi Lagi di Pilkada 2024: Ternyata Ini Faktor di Balik Adanya ‘Tentakel Kekuasaan’

Egi mengatakan bahwa dinasti politik di Pilkada semakin ternormalisasi sejak Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024.

Selain itu, Egi Primayogha juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap dinasti politik.

Baca Juga: Y-Publica: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemkot Semarang Cukup Tinggi, Inilah Sektor yang Paling Diapresiasi  

“Politik dinasti itu erat kaitannya dengan praktik korupsi. Di Banten, Sumatera Selatan, Cimahi, Bogor, kasus-kasus korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari dinasti politik,” kata Egi dalam diskusi yang sama.

Lantas, apa faktor yang menyebabkan politik dinasti dinilai sangat lumrah terjadi Indonesia?

Upaya Pemusatan Kekuasaan

Politik dinasti erat menggambarkan kekuatan yang mengarah pada upaya mempertahankan kekuasaan terpusat pada lingkup golongan atau keluarga tertentu.

Baca Juga: Pilkada Kota Semarang, Y-Publica: Mayoritas Perempuan dan Gen Z Pilih Agustina-Iswar Ketimbang Yoyok-Joko

Pemusatan kekuasaan ini dikhawatirkan akan mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga kekuasaannya menjadi sangat absolute.

Selain itu, pemusatan kekuasaan tersebut akan membuat seseorang semakin mudah memperoleh kekuasaan yang mutlak, dan semakin tinggi potensi penyalahgunaan  kekuasaan.

Akibatnya, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lain yang terpapar politik dinasti pada akhirnya melakukan praktik korupsi dan nepotisme.

Baca Juga: Angkasa Pura Merger, Inilah 5 Bandara Ikonik yang Dikelola Operator Bandara Terbesar Nomor 5 di Dunia

Memperluas Tentakel Kekuasaan

Politik dinasti terjadi sejak era Pilkada yang dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Politik  dinasti  tak jarang dibangun oleh para elit politik lokal atau dengan memanfaatkan para elit politik lokal dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi.