PON Aceh-Sumut 2024 Disorot Publik Karena Penuh Masalah, Dito: Banyak Catatan dan Ketidaksempurnaan!

Melihat banyaknya sorotan public tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, ingin penyelenggaraan PON dikembalikan ke pemerintah pusat.

Baca Juga: Polemik Kaesang Naik Jet Pribadi, Istana Sebut Ada Faktor Kebencian Terhadap Jokowi, Singgung Megawati-Mahfud MD

"Pastinya nanti kita akan bicara bersama para stakeholders, khususnya KONI dan juga DPR karena penyelenggaraan PON diatur dalam Undang-Undang," ujar Dito, di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (17/9/2024).

Dito memahami keluhan para atlet dan masyarakat terhadap PON Aceh-Sumut yang banyak kekurangan.

Meski ia menegaskan, tanggung jawab penyelenggaraan event nasional ini berada di tangan penyelenggara dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca Juga: Saat Jokowi Enggan Terlibat Kisruh Internal Kadin: Jangan Sorong Bola Panasnya ke Presiden, Itu Saja!

"Karena ini adalah event nasional, di mana masyarakat melihat ini (kesalahan) pemerintah pusat. Padahal tanggung jawab penyelenggaraan PON sepenuhnya ada di tuan rumah dan juga KONI," ujarnya.

Lantaran banyak kekurangan yang terjadi tahun ini, Dito ingin pelaksanaan PON diambil alih pemerintah pusat, agar pelaksanaan PON berikutnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

"Saya rasa ke depan kewenangan dari pemerintah pusat ini harus dikembalikan seperti zaman dahulu," kata Dito.

Baca Juga: Timnas U20 Indonesia Menuju Piala Asia U20 2025: Jadwal Kualifikasi, Pemain dan Harga Tiket Pertandingan!

Ia pun meminta dukungan dari Komisi X DPR RI untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan PON Aceh-Sumut.

Dito juga akan mengevaluasi gelaran event nasional ini secara menyeluruh, agar pelaksanaan PON tidak jadi beban di kemudian hari.

"Untuk penyelenggaraan PON Aceh-Sumut saya ambil alih, saya tanggung jawab,” ucap Dito.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Ini Daftar 30 Pemain Timnas U20 Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia U20 2025

“Biarkan penyelenggaraan PON ini menjadi banyak catatan, tetapi dengan didukung Komisi X bisa sama-sama dievaluasi agar penyelenggaraan PON tidak menjadi beban di kemudian hari," lanjutnya.