Intip 4 Masalah Penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024, Masalah Infrastruktur hingga Keresahan Atlet

“Tetapi tetap kita apresiasi bagaimana antusias masyarakat dan juga kinerja para panitia yang sudah bekerja keras," jelasnya.

Usul Diambil Alih Pemerintah Pusat

Dito juga mengusulkan agar penyelenggaraan PON dikembalikan ke pemerintah pusat.

Baca Juga: Kasus Rudapaksa Siswi SMP di Palembang Tunjukan Bahaya Pornografi dalam Dunia Anak, Orang Tua Wajib Ketahui Hal Penting Ini

"Pastinya nanti kita akan bicara bersama para stakeholders, khususnya KONI dan juga DPR karena penyelenggaraan PON diatur dalam Undang-Undang," ujar Dito, di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (17/9/2024).

Lantaran banyak kekurangan yang terjadi tahun ini, Dito ingin pelaksanaan PON diambil alih pemerintah pusat, agar pelaksanaan PON berikutnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

"Saya rasa ke depan kewenangan dari pemerintah pusat ini harus dikembalikan seperti zaman dahulu," kata Dito.

Baca Juga: Y-Publica: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemkot Semarang Cukup Tinggi, Inilah Sektor yang Paling Diapresiasi  

Ia pun meminta dukungan dari Komisi X DPR RI untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan PON Aceh-Sumut.

Dito juga akan mengevaluasi gelaran event nasional ini secara menyeluruh, agar pelaksanaan PON tidak jadi beban di kemudian hari.

"Untuk penyelenggaraan PON Aceh-Sumut saya ambil alih, saya tanggung jawab,” ucap Dito.

“Biarkan penyelenggaraan PON ini menjadi banyak catatan, tetapi dengan didukung Komisi X bisa sama-sama dievaluasi agar penyelenggaraan PON tidak menjadi beban di kemudian hari," pungkasnya.***