Kasus Eks Menhub Iswaran Coreng Citra Bersih Korupsi Singapura, Intip Beda ‘Whistleblowing’ CPIB dan KPK di Indonesia

CPIB Singapura didirikan pada tahun 1952 oleh pemerintah kolonial Inggris, saat itu Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian gagal melakukan tugasnya dalam menindak korupsi.

Baca Juga: Semakin Solid, Timnas U20 Indonesia Siap Berjuang di Kualifikasi Piala Asia U20 2025

Departemen itu tidak mampu membatasi maraknya korupsi di kepolisian Singapura pada era kolonial.

Puncak masalah terjadi ketika tiga detektif polisi membajak opium di Pantai Punggol senilai 400 ribu Dolar Singapura atau setara Rp4,5 miliar saat itu.

CPIB menjadi badan independen yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas layanan publik dan mendorong transaksi bebas korupsi di sektor swasta. Pada tahun 1959, keadaan berubah lebih baik ketika Singapura menjadi pemerintah sendiri.

Baca Juga: Masuk Tahapan Kampanye Pilkada 2024, Enam Daerah di Jateng Dipimpin Penjabat Sementara, Nana Ungkap Alasannya

Kewenangan Direktur CPIB

Direkur CPIB dapat melapor kepada perdana menteri hingga presiden di Singapura.

Jika terdapat penolakan dari perdana menteri untuk memberi persetujuan penyelidikan CPIB, maka direktur dapat meminta izin kepada presiden untuk melanjutkan penyelidikan.

Baca Juga: Polisi Buru Alba Fajri, Buron Tersangka Kasus Perkelahian Tanding di Jalan Cipto Semarang, Ini Ciri-Cirinya!

Hal ini karena CPIB mempunyai kemandirian fungsional sehingga tidak ada badan pemerintah yang dapat mempengaruhi badan ini.

'Whistleblowing' KPK Indonesia dan CPIB Singapura

Whistleblowing adalah sarana yang digunakan oleh lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura.

Baca Juga: Menyingkap Penambahan Nama ‘Si Doel’ Cawagub Jakarta Rano Karno, Fenomena Marketing Politik di Indonesia

Hal ini untuk mendukung KPK Indonesia atau CPIB Singapura untuk pencegahan dan penerapan budaya anti korupsi.