Rapat Terakhir Bersama Komisi I DPR, Prabowo Pamit dan Mohon Maaf: Tugas Lebih Besar Menunggu Kita

Arahpublik.com - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berpamitan dengan jajaran ketua serta anggota Komisi I DPR RI.

Selain berpamitan, Menhan Prabowo, juga memohon maaf kepada seluruh jajaran Komisi I DPR RI, saat menghadiri rapat bersama di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

"Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai menteri pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian," ungkap Prabowo.

Baca Juga: Perasaan Jokowi Mendarat Perdana di Bandara Nusantara IKN, Disambut Prosesi ‘Water Salute’

Dia menegaskan, setiap hal yang dilakukannya selama menjabat sebagai menteri pertahanan adalah untuk menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut mengapresiasi pengabdian jajaran ketua dan anggota Komisi I DPR RI.

Ia pun berharap dapat bekerja sama kembali untuk membangun bangsa dan negara di masa depan.

Baca Juga: Sanksi Tegas ASN dan Non-ASN Pelaku Judi Online, Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran

"Dengan demikian saya mohon diri kepada suadara-saudara. Atas nama seluruh (jajaran) Kementerian Pertahanan, kami mohon diri,” ucap Prabowo.

“Kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan kita terus bekerja sama untuk bangsa dan negara kita," sambung dia.

Prabowo meyakini kerja sama yang baik di antara pemerintah dan legislatif dapat menjadi landasan untuk menghadapi tantangan bangsa di masa depan demi menjaga keselamatan rakyat Indonesia.

Baca Juga: Kasus Eks Menhub Iswaran Coreng Citra Bersih Korupsi Singapura, Intip Beda ‘Whistleblowing’ CPIB dan KPK di Indonesia

"Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai pengabdian Bapak Ibu. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya," pungkas Prabowo.

Diketahui, dalam rapat kerja terakhir bersama Menhan Prabowo tersebut, Komisi I DPR n menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan.

Selanjutnya, RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR RI guna disetujui menjadi undang-undang.