PKB Minta Kemendikbud Luruskan Sejarah Perihal Pelengseran Gus Dur: Tarik Buku dan Referensi Terkait TAP II/MPR/2001

Gus Jazil setuju dengan keinginan keluarga Gus Dur bahwa upaya rekonsiliasi nasional yang digagas MPR bukan sekadar ucapan manis di bibir saja.

Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Berikan Tali Asih Kepada Peserta MTQ Nasional Senilai Rp190 Juta, Ini Saran Kemenag Tingkatkan Prestasi

Namun, menurutnya, harus menjadi sikap bangsa terkait apa-apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meluruskan sejarah yang sebenar-benarnya.

”Rekonsiliasi harus bertumpu pada kebenaran yang faktual dan hakiki, serta dibangun atas dasar kebersamaan, bukan bukan basa basi, tapi keseriusan dan kesungguhan,” ucap Gus Jazil.

Diketahui, MPR RI akhirnya mengeluarkan surat penegasan tidak berlakunya TAP II/MPR/2001 terkait dengan pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Baca Juga: Kirab Obor Peparnas 2024 dari Api Abadi Mrapen Dimulai, Pj Gubernur Jateng: Sebuah Tradisi, Simbol Pantang Menyerah

Surat tersebut sebelumnya diajukan oleh Fraksi PKB MPR RI sebagai langkah untuk memulihkan nama baik Gus Dur dalam sejarah perpolitikan nasional. 

Surat penegasan tidak berlakunya TAP II/MPR/2001 diserahkan langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo kepada keluarga Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI sebagai pihak pemohon, dan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Acara penyerahan surat tersebut diterima langsung istri mendiang Gus Dur, Nyai Hj Sinta Nuriyah Wahid.

Baca Juga: Tiga Tahun, Bukti Konsistensi Pertamina Dukung Ajang MotoGP di Indonesia: Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional

Disaksikan oleh keempat putri Gus Dur, Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh, Anita Hayatunnufus dan Inayah Wulandari.

Hadir juga jajaran pimpinan MPR RI, perwakilan fraksi-fraksi, anggota Fraksi PKB MPR RI, sejumlah kolega Gus Dur antara lain, Alwi Shihab, AS Hikam.

Ada pula, Adhie Massardi, Arifin Junaidi, Dahlan Iskan, Rocky Gerung, Adhie Massardi, Zastrow Al-Ngatawi dan sejumlah pecinta Gus Dur.***