Survei Indikator Politik Indonesia: 73,3 Persen Publik Setuju Pembentukan Koalisi KIM Plus

Arahpublik.com – Lembaga Indikator Politik Indonesia, merilis hasil survey terkait pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang dipimpin Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

Survei Indikator Politik dilakukan pada 22-29 September 2024. Hasilnya, 73,3 persen publik setuju pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dipimpin Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo, mengatakan berdasarkan hasil survei terkait isu-isu mutakhir diantaranya terkait KIM Plus sekira 33,7 persen warga tahu tentang KIM Plus.

Baca Juga: Update Peparnas XVII Solo 2024: 4.386 Atlet dan Ofisial Tiba, Diikuti 35 Provinsi

"Dari yang mengetahui mayoritas setuju dengan terbentuknya KIM Plus yaitu 73,3 persen," ucapnya, dalam rilis hasil survey, yang tayang di YouTube Indikator, Jumat (4/10/2024).

Hendro menjelaskan, secara demografi pengetahuan publik terhadap KIM Plus lebih besar pada kelompok laki-laki usia 22-40 tahun.

Lalu, dari etnis Sunda, Batak, Minang, Betawi dan Bugis. Kemudian, secara pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang perkotaan.

Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Janjikan Pelayanan Terbaik Bagi Kontingen Peparnas 2024 yang Berdatangan di Kota Solo

Ada pula berdasarkan provinsi, yakni wilayah Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Sulawesi dan Maluku-Papua.

"Dari yang mengetahui, mayoritas setuju,” kaya Hendro.

“Tingkat persetujuan lebih rendah pada kelompok usia paling muda, etnis Minang dan Melayu, wilayah Jakarta dan Maluku-Papua," lanjutnya.

Baca Juga: Dua Permintaan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Kepada Mahasiswa: Partisipasi dan Awasi Penyelenggaraan Pilkada 2024

Sementara itu, menurut wilayah dan basis politik pengetahuan lebih besar pada basis Gerindra, NasDem, PKS dan PAN. Dari yang mengetahui, hanya basis PKS yang terbelah.

Dalam survei ini jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia.

Adapun sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel.