Geliat Penegakan HAM di Indonesia: Janji Prabowo hingga Menteri Natalius Pigai Minta Anggaran Tambahan

Arahpublik.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam pemerintahan lima tahun kedepan.

Pelantikan para menteri itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Salah satu tokoh yang dilantik adalah Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI periode 2024-2029.

Baca Juga: Prabowo Tegas ke Para Menteri Kabinet Merah Putih: Copot Pejabat yang Tak Kerja Keras Daripada Bikin Susah!

Keberadaannya di kursi menteri HAM, diharapkan mampu memberantas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air.

Seperti yang terjadi di Tanah Papua, sederet kasus kekerasan yang terjadi yaitu peristiwa kontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil yang tak bersalah.

Menurut Laporan Komnas HAM RI yang terbit pada Agustus 2024, jumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan konflik bersenjata.

Baca Juga: Ditagih Uang Damai Rp50 Juta? Begini Fakta Terbaru Guru Supriyani yang Dituding Aniaya Murid SD di Sultra

Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan kasus-kasus itu didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal).

"Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus, dimana 1 peristiwa bisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan," kata Frits Ramandey dalam keterangan resminya di Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024 lalu.

Baca Juga: Promedia Bersama BRI Gelar Diskusi Hangat Soal Content Creator di Kampus Undip Semarang, CEO Promedia: Kami Membuka Tangan untuk Kolaborasi

Ketua Komnas HAM di tanah Papua itu juga menyebut daerah kabupaten yang memiliki jumlah kasus tertinggi.

"Kabupaten Puncak 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing 3 kasus," terangnya.