Mengenal Sosok Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto yang Memulai Karier dari Reserse

Purwadi sempat dipercaya berperan pada Dirreskrimum Polda Maluku Utara, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah.

Jabatan Dirreskrimum pada tiga Polda itu dijabatnya pada kurun waktu 2010 hingga 2013.

Kariernya meroket pada tahun 2015, ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirkrimum) Bareskrim Polri.

Baca Juga: Melejit! BRI Sukses Berdayakan Bisnis Klaster Petani Salak Pondoh dari Kabupaten Karo

Lalu, pada tahun 2017, Purwadi Arianto dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, menjabat Kapolda Lampung.

Sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kalemdiklat Polri, Purwadi diangkat menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhannas) pada tahun 2021.

Baca Juga: Mitsubishi Motors Punya Fasilitas Pusat Pelatihan Terbesar di Asia Tenggara dengan Nilai Investasi Rp250 Miliar

• Bintang Bhayangkara Nararya
• Satyalancana Kesetiaan 8 tahun
• Satyalancana Kesetiaan 16 tahun
• Satyalancana Kesetiaan 24 tahun
• Satyalancana Kesetiaan 32 tahun
• Satyalancana Bhakti Nusa
• Satyalancana Jana Utama
• Satyalancana Karya Bhakti.

Baca Juga: Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri Kabinet Merah Putih, Erick: Dukung Program Pemerintah

Kini Presiden Prabowo memercayakan Jenderal bintang tiga itu sebagai Wamen PANRB.

Bersama Menteri PANRB Rini Widyantini, Purwadi bertugas mengurai kompleksitas kompleksitas untuk pelayanan publik.

Reformasi birokrasi tidak hanya berkutat pada pelayanan yang disediakan pemerintah daerah.

Baca Juga: Eks Mendag Tom Lembong Terjerat Korupsi Impor Gula, Tambah Daftar Menteri Kabinet Jokowi yang Jadi Maling Uang Rakyat

Pelayanan kepolisian seperti penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, pelayanan SIM, STNK dan BPKK, dan termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi.

Sebab muara dari perbaikan kebijakan birokrasi adalah pelayanan publik. Terlebih lagi, layanan kepolisian adalah salah satu layanan dasar bagi masyarakat.***