Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, menilai kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat.
Oleh karena itu, kata Amin, jika kepala desa tidak netral dalam pelaksanaan pilkada, akan menimbullkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.
Ia mengatakan, Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.
Amin menyebut, beberapa di antaranya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah.
Selain itu, kata Amin, pihaknya juga mengirimkan surat imbauan dan membentuk 479 desa anti money politik atau politik uang.***
Artikel Terkait
Klaim Stok Pangan di Jateng Aman Selama Pilkada hingga Nataru, Ini Permintaan Nana Sudjana
Bagaimana Debat Paslon Tunggal di Pilkada 2024? KPU Ungkap Tidak Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong
Dua Permintaan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Kepada Mahasiswa: Partisipasi dan Awasi Penyelenggaraan Pilkada 2024
Diskominfo dan Bawaslu Jateng Sepakat Awasi Konten Negatif di Pilkada Serentak 2024: Tangkal Hoaks!
Mohon Perhatian! ASN yang Pasangannya Maju Pilkada Wajib Jaga Netralitas, Menteri PANRB: Ada Sanksi Jika Melanggar
Nana Sudjana Sebut Stok Pangan di Jateng Aman Saat Masih Musim Kemarau
Nana Sudjana Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha Jelang Penetapan Upah Minimum 2025
Jadwal, Lokasi dan Anggaran Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Jateng
Pemprov Jateng Gelontorkan Rp98,9 Miliar untuk Bonus Atlet Peraih Medali Peparnas XVII Solo 2024
Pemprov Jateng Salurkan 10 Ton Beras Kepada 1.000 KPM di Kota Surakarta: Kurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin