Catatan Penting Komisi III DPR Soal Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan, Tambang Ilegal Jadi Sorotan

Arahpublik.com – Sejumlah catatan penting ditegaskan Komisi III DPR RI terkait kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selata, Sumatera Barat (Sumbar).

Insiden polisi tembak polisi yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, jadi perhatian serius Komisi III DPR.

Keseriusan Komisi III DPR terhadap kasus polisi tembak polisi dibuktikan dengan kunjungan langsung ke Sumatera Barat pada Senin (25/11/2024).

Baca Juga: Potret Keseruan Anak-anak Bersama Keluarga di Pameran Otomotif MUF GJAW 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, bersama jajaran Komisi III, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Mapolda Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam konferensi pers, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan pentingnya penanganan tegas atas kasus tersebut.

Ia pun menyerukan langkah konkret dalam pemberantasan penambangan ilegal yang diduga memiliki kaitan dengan insiden tersebut.

Baca Juga: Kisah Sukses Agen Mitra UMi BRI di Merauke: Ekonomi Keluarga Meningkat hingga Mampu Sekolahkan Anak

Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan dari pelaku di dalam sel tahanan.

“Tadi kami sudah bertemu langsung dengan pelaku. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi tidak bisa kami ungkapkan di sini,” ucapnya, kepada wartawan, di Mapolda Sumbar.

“Kami fokus agar kasus ini ditangani dengan lugas dan transparan,” lanjutnya.

Baca Juga: Harta Kekayaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Peras Bawahan untuk Dana Kampanye Pilkada 2024, Kini Ditahan KPK

Sahroni juga mengapresiasi Kapolda Sumatera Barat atas perintah tegasnya kepada seluruh Kapolres untuk mengambil langkah hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal.

“Pak Kapolda tadi secara langsung memerintahkan seluruh Kapolres di depan saya untuk menindak tegas tambang ilegal. Ini langkah yang penting dan harus segera ditindaklanjuti di lapangan,”ucapnya.

Ia menekankan, penanganan kasus ini selaras dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memberantas aktivitas penambangan ilegal yang kerap menimbulkan masalah keamanan dan hukum.