Komisi II DPR Soroti Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024: KPU Harus Evaluasi Total!

Baca Juga: Prabowo Ungkap Pernah Jadi Murid yang Bandel: Karena Guru, Saya Jadi Presiden Indonesia

Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup.

" Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Tentu ini harus dikaji secara mendalam," jelasnya.

Mungkin juga, kata Mohammad Toha, karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya.

Baca Juga: HUT ke-129, BRI Tawarkan Progam Spesial BRIguna: Suku Bunga Mulai dari 8,129 Persen dan Diskon Biaya Provisi 50 Persen

“Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput,” kata Mohammad Toha.

"Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU," sambungnya.

Dia menegaskan, Pilkada 2024 merupakan pesta demokrasi yang menelan biaya cukup besar, sekira Rp37,4 triliun.

Baca Juga: BRI Dinobatkan Sebagai ‘The Most Trusted Company 2024’, Jadi yang Unggul Dalam Tata Kelola

“Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu,” pungkasnya.***