Tujuannya kata dia, adalah untuk mengurangi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender lebih adil dan transparan.
“Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak,” ucap Budi Gunawan.
“Sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Menko Polkam Bentuk Tujuh Desk untuk Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto
Saat Judi Online Seperti Wabah, Menko Polkam Sebut Pemain Judol Kelas Menengah ke Bawah, TNI-Polri hingga ASN
Kalah Praperadilan, Status Tersangka Tom Lembong Atas Kasus Korupsi Impor Gula Tetap Sah
Hendrar Prihadi Diperiksa KPK Terkait Korupsi di Pemkot Semarang
Saat Prabowo Ingin Pemerintahan Bersih dan Korupsi Hilang: Saya Ditertawakan dan Diejek!
Lima Pimpinan KPK Baru Saja Disahkan, Ini Harapan Fraksi PKB DPR Terkait Pemberantasan Korupsi
Program Andalan Prabowo, Kapan Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Sekolah Dimulai? Berikut Jadwal Selengkapnya!
Respons Prabowo Soal Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden: Beliau Sadar Salah
Buntut Ucapan Kasar, Prabowo Cari Pengganti Gus Miftah hingga Respons Soal Sertifikasi Pendakwah