Serahkan DIPA 2025, Prabowo Ingatkan Pejabat Hemat Anggaran: Perangi Kebocoran di Semua Tingkat!

- Selasa, 10 Desember 2024 | 20:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto pada acara penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). (Foto: Tim Media Prabowo)
Presiden Prabowo Subianto pada acara penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). (Foto: Tim Media Prabowo)

Ia pun mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.

“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” ucap Prabowo.

Baca Juga: BPK Didesak Audit Menyeluruh Dana Pemilu dan Pilkada 2024: Jangan Sampai Ada Penyelewengan

“Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” lanjutnya.

Hal-hal yang harus dikurangi, tegas Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.

“Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegas Presiden Prabowo.

Baca Juga: Dukung Ekosistem Digital UMKM, BRI Hadirkan Program QRIS UMI Tanpa Biaya MDR, Begini Cara Daftarnya!

Peluncuran e-katalog versi 6.0

Pada kesempatan itu pula, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya dengan meluncurkan e-katalog versi 6.0.

E-katalog versi baru tersebut, digunakan mulai 1 Januari 2025 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan.

Baca Juga: Piala AFF 2024: Performa Pemain Muda Timnas Indonesia Dipuji Usai Bekuk Myanmar

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” ucap Prabowo.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah.

Baca Juga: BRI Salurkan KUR Senilai Rp175,66 Triliun, Bukti Nyata Implementasi Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M. Rain Daling

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Hari ini, Pemprov Jateng Tetapkan UMP Tahun 2025

Rabu, 11 Desember 2024 | 09:08 WIB
X