APBN 2025 Rp3.621,3 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Kurang Mampu, Salah Satunya Makan Bergizi Gratis

Arahpublik.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat kurang mampu.

Hal itu diungkap Sri Mulyani saat memberikan laporan pada acara penyerahan DIPA dan TKS 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Hadir dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gbran Rakabuming Raka, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga dan Badan serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga: Wabah Penyakit Misterius Kongo, Komisi IX DPR Minta Pintu Masuk Pelancong Afrika Diperketat

Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.

Ia pun mengungkapkan, bahwa APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

Baca Juga: Kian Marak di Indonesia, Pemberantasan Judi Online Butuh UU dan Badan Khusus

Selain itu, APBN menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.

“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas,” jelasnya.

Baca Juga: Tiga Komentar Terbaru Nikita Mirzani Soal Kasus Lolly-Vadel, Salah Satunya Tak Peduli dengan Klarifikasi Putrinya

Kemudian, Bendahara Negara itu, mengatakan bahwa negara telah menyiapkan berbagai instrument untuk membantu warga yang tidak mampu.

"Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak," ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut dicapai lewat sejumlah potensi penerimaan negara yang mengedepankan aspek keadilan.