Mereka adalah tokoh Katolik Romo Frans Magnis Suseno, Ketua Umum DPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi S Tanuwibowo.
Lalu, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Wisnu Bawa Tenaya. Ada pula Gus Nuril, mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur.
Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikkhu Dharmasubho, Ketua Umum Sidode Gereja Masehi Injili Di Timor, NTT Pendeta Samuel Benyamin Pandie.
Ketua Umum Amir Nasional JAI Bapak Mirajudin Sahid, Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana, dan sejumlah tokoh lainnya.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, mengatakan, segera melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan tahapan prosedural agar Gus Dur bisa segera diajukan sebagai Pahlawan Nasional.
”PKB akan segera mengusulkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah Pahlawan Nasional,” ucap Rusdi.
Bos Lion Air Group itu mengungkapkan, Fraksi PKB MPR RI telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Hal tersebut dilakukan melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
Atas usulan Fraksi PKB MPR RI, MPR pun resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor II Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada 25 September 2024.
Baca Juga: STY Soroti Faktor Timnas Indonesia Tak Mampu Kalahkan Laos di Piala AFF 2024 Meski Jadi Tuan Rumah
Tap MPR Nomor II Tahun 2001 tersebut mengenai pemberhentian K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI.
Melalui keputusannya, MPR menegaskan kedudukan hukum Tap MPR No. II/MPR/2001 tidak berlaku lagi.
Artikel Terkait
PKB Minta MPR Terbitkan Surat Penegasan TAP MPR II/2001 soal Gus Dur Tidak Berlaku Lagi
PKB Minta Kemendikbud Luruskan Sejarah Perihal Pelengseran Gus Dur: Tarik Buku dan Referensi Terkait TAP II/MPR/2001
PKB Puji Prabowo Hapus Utang Macet UMKM Petani-Nelayan Sebagai langkah Heroik
PKB Desak Pemerintah Kategorikan Judi Online sebagai Kejahatan Luar Biasa, Ini Alasannya!
PKB Apresiasi Diplomasi Prabowo Mampu Bangun Kepercayaan Global, Bawa Pulang Investasi Rp294,5 Triliun
PKB Sebut Biaya Pemilihan Gubernur dan Wagub Mahal, Usul Dipilih Melalui DPRD Saja
PKB Tetap Bangga Usung Banyak Kader di Pilkada 2024: Kalah dan Menang Soal Masalah Waktu
Prabowo Diminta Libatkan Perempuan dalam Program Makan Bergizi Gratis, PKB Sebut Bisa Tepat Sasaran
Kementerian Agama Bukan Tempat Cari ‘Proyek’, Fraksi PKB: Anggaran Harus Jadi Program
Lima Pimpinan KPK Baru Saja Disahkan, Ini Harapan Fraksi PKB DPR Terkait Pemberantasan Korupsi
Waketum PKB Minta Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah, Ini Alasannya!