Pernyataan Lengkap PDIP Usai Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka: Politisasi Hukum dan Pemidanaan yang Dipaksakan

“Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik,” lanjutnya.

Baca Juga: Ingin Viral Malah Dihujat Netizen! Penyebar Video Hoaks Uang Palsu di ATM BRI Akhirnya Minta Maaf ke Warga Sulsel

Kendati demikian, Ronny mengatakan, PDIP dan Sekjen Hasto Kroistyanto telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif.

“PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif,” kata Ronny.

Dia menegaskan, PDIP lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.

Baca Juga: BRI Buka Layanan Operasional Terbatas Pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Demi Layani Nasabah

“Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum,” tegas Ronny.

Lalu, Ronny pun mengungkapkan, bahwa penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 lalu.

“Bahwa PDIP akan di-awut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan,” pungkasnya.***