Arahpublik.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal polemik KPK-TNI dalam kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI, Henri Alfiandi.
Diketahui, KPK menetapkan dua prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023.
Kedua prajurit TNI aktif tersebut, yakni Henri Alfiandi, dan Letkol (Adm) TNI Afri Budi Cahyanto, selaku Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas.
Baca Juga: Mengaku Khilaf, KPK Minta Maaf kepada Panglima TNI Terkait Kepala Basarnas Jadi Tersangka
Atas penetapan tersangka yng dilakukan KPK, membuat TNI keberatan. Pasalnya, kasus korupsi yang melibatkan TNI harus ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, bukan KPK.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi, menilai lantaran kurangnya koordinasi antara KPK dengan TNI.
"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya,” ucap Jokowi, kepada wartawan usai meresmikan Sodetan Ciliwung, di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).
Baca Juga: Puspom TNI Keberatan KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka Dugaan Suap, Ini Alasannya!
Ia mengatakan, KPK dan TNI dalam penegakan hukum punya wewenang masing-masing. Sehingga perlu koordinasi.
“Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing masing, menurut aturan, udah," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menilai, jika koordinasi dilakukan dengan baik, maka tidak memunculkan polemik. Masalah pun akan rampung.
Baca Juga: KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap
“Kalau (koordinasi) itu dilakukan, rampung,” ucap Jokowi.
Jangan Diperdebatkan Lagi
Sebelumnya, Menko Polhukan, Mahfud MD, mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Kepala Basarnas telah dilakukan.