Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Merapat ke Kubu Prabowo, PDIP: Mundur atau Sanksi Pemecatan?
Penerapan WFH dan WFO dilaksanakan selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN, mulai 28 Agustus 2023 sampai 7 September 2023.
Dalam SE tersebut, diatur persentase WFH dan WFO, masing-masing 50 persen.
Sedangkan untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFO lebh dari 50 persen.
Baca Juga: Desain Samsung Galaxy Z Fold5 Keren dan Produktif, Simak Spesifikasi dan Harga di Sini
Untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.
Pada SE tersebut, juga disebutkan empat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja ASN.
“Ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Menteri Anas.
Pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.
Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi.
Ketiga yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
Baca Juga: Ganjar dan Gus Yasin Pamit Diantarkan Lantunan Selawat di Mumbai Van Java Brebes
Keempat, memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan ASN Pemprov melaksanakan WFH dan WFO.