Arahpublik.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyayangkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) seusai ditetapkan sebagai Cawapres Anies Baswedan.
Ia mengaku tidak setuju dengan langkah KPK tersebut. Seolah-olah, menurutnya, upaya KPK ini ditunggangi kepentingan politik.
"Saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Cak Imin. Tapi, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik," ujar Masinton, berdasarkan keterangannya melalui video yang diterima Arahpublik.com, Selasa (5/9/2023).
Alasannya, terdapat rentan waktu lama terkait dugaan kasus yang ditujukan ke Cak Imin ini. DIketahui, dugaan yang dilayangkan KPK itu terkait kasus di tahun 2012.
Karena itu, ia dan sejumlah orang menganggap upaya KPK ini penuh dengan nuansa politik.
Baca Juga: Penerima Gaji Tertinggi Dipegang Pensiunan PNS Golongan IV, Segini yang Diterima Setiap Bulan
"Apapun hari ini, ini kasus yang sudah lama. Tentu, semua orang mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian," kata Masinton.
"Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi," lanjutnya.
Kasus Lama
Apa pun alasan yang dibangun oleh KPK, upaya KPK ini tetap dinilai bermuatan politik.
"Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang? Ketika Gus Muhaimin mendeklarasikan diri sebagai Calon Wakil Presiden. Kemudian dijadikan dipanggil oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka," tuturnya.
Politikus PDIP itu menjelaskan dua poin terkait penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum untuk keadilan.
Kedua, penegakan hukum memiliki azas kepastian hukum.
"Tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian, penegakan hukum itu memiliki azas kepastian hukum," ucap Masinton.
Baca Juga: Cak Imin Dipanggil KPK, Apakah Politisasi Hukum? Ini Kata Mahfud Md
Adapun penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Cak Imin ini dinilai tidak ada kepastian hukum.
"Nah kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya tidak ada," katanya.