“Dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” kata Ali.
Baca Juga: Menkop UKM Tolak TikTok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce Bersamaan, Apa Alasannya ?
Lanjut dia menagtakan, penanganan perkara dugaan korupsi di Kemnaker tersebut, bermula dari pengaduan masyarakat.
“Maka kami pun mengajak masyarakat untuk terus mengikuti proses penegakan hukum oleh KPK,” pinta Ali.
“Sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Sambil Joget dan Telepon, Rocky Gerung Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
Seperti diketahui, KPK melakukan pemanggilan ulang terhadap Cak Imin sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenaker.
Pemanggilan Cak Imin, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah diusut KPK.
Dugaan korupsi yang diusut KPK tersebut, diduga terjadi pada masa Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans pada 2012.
Baca Juga: Deklarasi Anies-Cak Imin, Nasdem: Selamat Tinggal Politik Cebong Kampret
Berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2012.
Bukan Politisasi Hukum
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud menanggapi pemanggilan Cak Imin, oleh KPK.
“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum,” kata Mahfud MD, dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).
Baca Juga: Pernyataan Lengkap PKS soal Deklarasi Anies dan Cak Imin sebagai Capres-Cawapres 2024