“Sikap netral TNI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, TNI,” ujarnya.
Bambang Ismawan menilai, tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi.
Karena itu, sinergi dan soliditas TNI-Polri dengan pemerintah pusat dan daerah sangat perlu dikuatkan.
Baca Juga: Soal Siswi SD Terjatuh, Polisi Temukan Fakta Baru: Korban Diduga Loncat dari Lantai 4
“Tugas tersebut dilaksanakan dengan cara membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” ucapnya.
Kegiatan Dihadiri Ratusan Peserta
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta. Selain itu, turut hadir juga Pejabat Utama Mabes Polri, para Kapolda, Karoops, Karorena, Dirintelkam, dan Dirsamapta Polda seluruh Indonesia.
Kasum TNI menyampaikan, dalam sejarah panjang Pemilu di Indonesia, TNI memiliki pengalaman yang panjang dalam pengamanan Pemilu.***
Baca Juga: Perkuat Jaringan Strategis PLUT-KUMKM, Promedia Teknologi Terima Penghargaan dari Kemenkop-UKM