Arahpublik.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih cenderung transaksional.
“Pemilu kita nampaknya masih akan transaksional karena pendapatan per kapita masih rendah. Demokrasi kita akan semakin baik jika pendapatan per kapita naik menjadi 5.500 dolar Amerika Serikat, posisi sekarang masih 4.500 dolar,” ujar Mahfud MD saat memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), dikutip dari situs resmi UGM (7/10/2023).
Pada kesempatan itu, ia membicarakan pendapatan per kapita sebagian besar penduduk Indonesia yang masih rendah. Sehingga celah itu dimanfaatkan oleh politisi untuk membeli suara.
Baca Juga: Berbagai Kejanggalan Muncul di Dokumenter Ice Cold, Begini Klarifikasi Ayah Mirna
Politik transaksional tidak melulu soal jual beli suara antara peserta Pemilu dengan pemilih. Akan tetapi, bisa terjadi antara peserta Pemilu dan Partai Politik (Parpol).
Mahfud menjelaskan, meski sistem demokrasi Indonesia belum sempurna, namun saat ini demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik.
Ketidaksempurnaan pada demokrasi ini bisa menimbulkan risiko bagi rakyat. Dengan adanya risiko salah memilih pemimpin, terjadi politik transaksional dan munculnya para pembohong yang suka memuji dirinya sendiri di depan rakyat.
“Demokrasi tetap dianggap yang terbaik karena ada peran rakyat di situ secara berkala maupun reguler untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Lukas Enembe Jalani Rawat Inap, Pembacaan Vonis Hakim Ditunda
Menurut Mahfud MD, penegakan hukum belum optimal lantaran oknum penegak hukum banyak yang melakukan praktik jual beli hukum.
“Ada namanya industri hukum dimana peraturan hukum dibuat oleh pemesan atau terjadi praktik jual beli hukum,” ujarnya.
Mengatasi kondisi tersebut, pihaknya tengah melakukan reformasi hukum di tanah air. Mahfud mengaku membentuk tim percepatan reformasi hukum.
Baca Juga: Kapolrestabes Semarang Bakal Dimintai Keterangan Soal Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL
Politik Transaksional Kerap Terjadi di Sektor SDA
Pada tahun lalu, hal ini juga disebutkan dalam siaran pers Humas Kemenko Polhukam RI (18/8/2022).