Arahpublik.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan 6 provinsi dan 20 Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Bawaslu saat Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan Isu Strategis: Politisasi SARA di Yogyakarta, Selasa (10/10/2023).
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menyatakan, provinsi tertinggi pertama potensi rawan politisasi SARA ialah DKI Jakarta.
Selain DKI Jakarta, yaitu Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua Barat, Jawa Barat (Jabar), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Baca Juga: Bawaslu Beberkan Sejumlah Daerah Rawan Politik SARA, Paling Tinggi DKI Jakarta dan Maluku Utara
“Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi sara,” ujar Lolly Suhenty.
Dari susunan pemetaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tersebut, Lolly berharap 6 provinsi yang berpotensi itu memiliki strategi untuk melakukan pencegahan.
“Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten atau kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Bongkar Modus Eks Mentan SYL di Kementan, Buat Kebijakan Pungutan dan Setoran untuk Pribadi
20 Daerah Kabupaten/Kota
Di sisi lain, yakni tingkat kabupaten dan kota, Bawaslu mencatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi, di antaranya Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, dan Kota Jakarta Barat.
Selanjutnya masih ada lagi kabupaten dan kota yang rawan seperti di atas, yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Subulussalam.
“Dari dua puluh kabupaten atau kota sembilan di antaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik,” ucap Lolly Suhenty.
Menurut Lolly, kekerasan berbasis SARA bisa menjadi sumber dari berbagai politisasi SARA, seperti kampanye di media sosial dan di tempat umum.
Baca Juga: Diduga Tengah Merokok di Balik Tembok, Seorang Siswa SMP Terpeleset Hingga Terjatuh Dari Lantai 4