Arahpublik.com - Israel menolak gencatan sejata atas perang dengan Hamas. Sebab, seruan gencatan senjata dinilai sama dengan menyerah kepada Hamas.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melalui YouTube resmi, Selasa (31/10/2023).
Ia menerangkan, sejak perang 7 Oktober 2023 lalu, Israel telah berperang dengan Hamas. Padahal, Israel tidak menginginkan perang ini terjadi.
Namun, secara blak-blakan, Netanyahu menyatakan, Israel justru akan memenangkan perang ini.
Baca Juga: Jokowi Usul Agus Subiyanto Sebagai Calon Panglima TNI, Puan Maharani: DPR Akan Proses
“Saya ingin memperjelas posisi Israel mengenai gencatan senjata. Sama seperti Amerika Serikat yang tidak akan menyetujui gencatan senjata setelah pengeboman Pearl Harbor, atau setelah serangan teroris 9/11. Israel tidak akan menyetujui penghentian permusuhan dengan Hamas setelah serangan mengerikan pada tanggal 7 Oktober,” ucap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel melalui video unggahan YouTube IsraeliPM, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, melakukan gencatan senjata sama saja menyerah pada Hamas. Karena itu, Israel memilih untuk tidak menyerah dan tetap melanjutkan perang melawan Hamas.
“Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada terorisme, menyerah pada barbarisme. Itu tidak akan terjadi,” tutur Benjamin Netanyahu.
Baca Juga: Giliran Politisi PDIP Tanggapi Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres, Masinton Ajukan Hak Angket
Kemudian, ia mengingatkan soal Tragedi Holokaus serta menyinggung Iran, yang menyambungkan kepada Hamas karena memberlakukan rakyat Israel dengan semena-mena.
“Dan mereka adalah bagian dari poros kejahatan yang telah dibentuk oleh Iran, poros teror yang bekerja dengan mempersenjatai, melatih, dan mendanai Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman dan proksi teror lainnya di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya,” ujar Benjamin.
Sehingga, ia memperjelas, hal ini merupakan titik balik bagi para pemimpin dan bangsa.
Sebelumnya, Israel sempat menyerukan kepada warga sipil Palestina agar meninggalkan wilayah yang berkaitan dengan konflik bersenjata.