Arahpublik.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang buka suara terkait intimidasi yang dialaminya dan keluarga usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Ia merasa ada pembungkaman yang dialaminya. Namun, ia mengajak semua pihak agar melawan pembungkaman tersebut.
"Lagi-lagi, ini bukan tentang Melki, bukan tentang UI, bukan tentang gerakan mahasiswa, tapi tentang bagaimana kita kontra terhadap pembungkaman apa pun bentuknya," tulisnya melalui Instastory @melkisedekhuang dengan menyertakan berita tentang intimidasi aparat ke BEM UI, Senin (13/11/2023).
Pria yang akrab disapa Melki itu menegaskan, negara diharapkan bisa mengarahkan aparat agar mematuhi hukum dan konstitusi yang ada.
"Biarlah ini membangkitkan kesadaran baru tentang bagaimana negara harus mengondisikan aparat dan alat-alatnya agar senantiasa patuh hukum, konstitusi, dan tegakkan demokrasi," sambungnya.
Melki mengatakan, apa yang ia sampaikan itu memiliki arti pembungkaman yang dilakukan negara melalui hukum dan kekuasaan.
"Ketika saya dan teman-teman menyampaikan bahwa demokrasi tengah di ujung tanduk, itu bukanlah hanya tentang intimidasi saya dan keluarga, bukan hanya tentang mahasiswa yang ditangkap direpresi di jalan, tapi tentang semua yang kini lidahnya dipotong oleh negara lewat hukum dan kekuasaan," lanjutnya.
Baca Juga: OTT KPK di Sorong, 3 Pejabat Kabupaten dan 2 Pemeriksa Perwakilan Papua Barat Daya
Seperti diketahui, Melki mengaku telah mendapat intimidasi melalui digital, penangkapan, represi demokrasi, pembatalan diskusi dan lain-lain.
Selain itu, orang tua Melki juga sempat didatangi seorang aparat. Oknum aparat tersebut menanyakan perihal keseharian dan kepulangan Melki.
Bahkan, seorang guru Melki di Pontianak mengabarkan pada dirinya, ada aparat yang menanyakan informasi tentang Melki.
Sebelumnya, Melki sempat mengunggah postingan terkait kebangkitan politik dinasti di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Megawati Sebut Manipulasi Hukum Kembali Terjadi di Mahkamah Konstitusi