"Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera," ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu-Kominfo-Polri Siap Perangi Konten Negatif Dengan Desk Pengawasan Pemilu di Ruang Digital
Padahal, janji SIM seumur hidup dan bebas STNK motor itu tidak bisa diperjuangkan lantaran beberapa hal.
"Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara," ucap Mahfuz.
Menurutnya, masalah SIM dan STNK itu tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang. Alasannya, hal tersebut merupakan kewenangan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: Gantikan Firli Bahuri, Nawawi Pomolango Berkomitmen Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPK
Faktanya, hal itu tidak terbukti. Ungkapan itu hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja.
Seperti diketahui, Sohibul Iman sempat menyindir pihak yang menggunakan gimik gemoy dan santuy untuk meraup suara pada pemilu 2024.
Gimik gemoy yang merujuk pada kata gemas itu kerap disuarakan oleh pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Belum Mulai Kampanye, Nusron: Beliau Mementingkan Tugas Negara
Sedangkan kata santuy, yang berarti santai, merupakan narasi politik yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PSI sendiri diketuai oleh Kaesang Pangarep, adik Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).***
Baca Juga: Imbang 0-0 Kontra Persepolis, Al Nassr Pimpin Klasemen Grup E Liga Champion Asia