ِArahpublik.com – Tiga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi korban peretasan pada ponsel miliknya.
Ketiga anggota DKPP tersebut ponselnya diretas saat sedang menangani proses hukum terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (9/1/2024) kemarin.
Terkait hal ini, eks Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto (Peter Hari) menduga, peretasan tersebut ada kaitannya dengan kasus yang kini ditangani DKPP tersebut.
Menurutnya, peretasan tersebut bagian dari intimidasi terhadap DKPP yang sedang memproses dugaan etik KPU.
“Kami menduga peretasan mereka ada kaitannya dengan kasus aduan kami yang sedang diproses DKPP,” ujarnya, Kamis (11/1/2024).
Peter menuturkan, ada upaya sistematis agar DKPP tidak membuat putusan yang dapat merugikan nama baik KPU.
“Kami mengecam karena ada upaya melakukan intimidasi kepada DKPP, agar tidak membuat keputusan yang merugikan KPU," ucapnya.
Sebab, jika KPU mendapat sanksi, maka proses penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak mendapat legitimasi moral dan etik.
Baca Juga: Rapat Pelaksanaan Upacara Kemerdekaan Dimulai, HUT ke-79 RI Bakal Diselenggarakan di IKN
"Bila KPU mendapat sanksi, legitimasi secara etik dan bahkan hukum dalam menetapkan Prabowo-Gibran sebagai paslon Pilpres 2024 kembali dipertanyakan,” katanya.
Intimidasi dengan cara meretas ponsel ini mengindikasikan keberulangan cara-cara yang digunakan era Orde Baru (Orba) untuk membungkam suara kritis masyarakat.
Bedanya, menurut Peter, cara yang digunakan saat ini melalui teknologi.
“Cara-cara seperti ini adalah cara Orde Baru dengan desain kekinian, yakni meretas alat komunikasi dan melakukan intimidasi dalam memenangkan pilpres,” tuturnya.