Arahpublik.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi soal peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
Dikutip dari berbagai sumber, pemerintah telah melakukan evaluasi terkait peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN) tersebut.
Salah satu hasil evaluasi yang ditekankan Jokowi yaitu data nasional selalu direkam cadang atau di back-up agar meminimalisir kejadian serupa di masa mendatang.
“Ya, sudah kita evaluasi semuanya,” ujarnya.
“Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita,” sambung Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga telah memimpin rapat bersama jajarannya guna membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS pada Jumat (28/6/2024) lalu.
Baca Juga: Beri Sinyal Akan Gantung Sepatu, Cristiano Ronaldo: Tak Diragukan Lagi, Ini EURO Terakhir
Sebagai langkah lanjutan dari rapat tersebut, digelar pula rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Senada, Hadi Tjahjanto mengatakan, membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, pemerintah kedepannya akan menyiapkan pengaturan untuk penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data.***