“Tetapi tetap kita apresiasi bagaimana antusias masyarakat dan juga kinerja para panitia yang sudah bekerja keras," jelasnya.
Usul Diambil Alih Pemerintah Pusat
Dito juga mengusulkan agar penyelenggaraan PON dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Pastinya nanti kita akan bicara bersama para stakeholders, khususnya KONI dan juga DPR karena penyelenggaraan PON diatur dalam Undang-Undang," ujar Dito, di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (17/9/2024).
Lantaran banyak kekurangan yang terjadi tahun ini, Dito ingin pelaksanaan PON diambil alih pemerintah pusat, agar pelaksanaan PON berikutnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
"Saya rasa ke depan kewenangan dari pemerintah pusat ini harus dikembalikan seperti zaman dahulu," kata Dito.
Ia pun meminta dukungan dari Komisi X DPR RI untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan PON Aceh-Sumut.
Dito juga akan mengevaluasi gelaran event nasional ini secara menyeluruh, agar pelaksanaan PON tidak jadi beban di kemudian hari.
"Untuk penyelenggaraan PON Aceh-Sumut saya ambil alih, saya tanggung jawab,” ucap Dito.
“Biarkan penyelenggaraan PON ini menjadi banyak catatan, tetapi dengan didukung Komisi X bisa sama-sama dievaluasi agar penyelenggaraan PON tidak menjadi beban di kemudian hari," pungkasnya.***