berita-publik

Daulat Bicara Promedia TV: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo? PR Besar dan Utang Segunung, Ini Kata Legislator PDIP

Jumat, 11 Oktober 2024 | 20:46 WIB
Suasana program Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo, yang digelar Promedia TV, di Jakarta, Jumat (11/10/2024). (Foto: Dok. PromediaTV)

Arahpublik.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto segera dilantik. Susunan menteri yang mengisi kabinet pun ramai diperbincangkan. Salah satunya siapa Menteri BUMN mendatang?

Pertanyaan tersebut menjadi topik program Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo, yang berlangsung di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Diskusi digelar atas kerjasama dengan Promedia TV, dengan Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro dan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino.

Baca Juga: Jateng Menuju Juara Umum Peparnas XVII Solo 2024, Pj Gubernur Nana Sudjana Sebut Komitmen dari Awal: Saya Yakin!

Pada penjelasannya, legislator PDIP, Harris Turino, menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru akan menghadapi sejumlah tantangan.

Menurutnya, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus tanggung oleh Menteri BUMN, yang nomenklaturnya disebut-sebut akan mengalami perubahan menjadi Badan Super Holding BUMN.

"Sebenarnya siapapun nanti yang jadi Menteri BUMN itu akan mendapat PR berat yang harus diselesaikan," tegas Harris.

Baca Juga: Kisah Atlet Para-Atletik Vitasari, Sang ‘Bayi Ajaib’ di Peparnas XVII Solo 2024: Usia 15 Tahun Gondol Tiga Medali Emas

Disebutkan Harris, saat ini Kementerian BUMN memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan. Salah satunya menyangkut utang BUMN Karya.

"Kita tahu ternyata BUMN itu banyak yang utangnya itu segunung. Contohnya BUMN karya," kata dia.

Legislator asal daerah pemilihan Jateng IX itu menilai, ke depan pos kementerian ini perlu dipimpin sosok yang tangguh dan kompeten.

Baca Juga: Kisah Dessi, Pemilik Toko Kelontong yang Berkembang Pesat Berkat Kemitraan dengan AgenBRILink: Berawal dari Karyawan Minimarket

Mengenai latar belakang sosok dimaksud, Harris tidak mempermasalahkan. Dengan catatan sosok bersangkutan layak dan memenuhi syarat.

Termasuk pada pos jajaran direksi dan komisaris pada perusahaan pelat merah.

"Jadi sebetulnya Komisaris atau Dirut itu mau diisi anak kiai, mau diisi relawan atau siapapun itu boleh saja asal berkompeten dan bertanggung jawab," kata dia.

Halaman:

Tags

Terkini