"Kami akan berikan perhatian untuk upaya penyelesaiannya," tegas Munafrizal Manan dalam diskusi yang digelar Amnesty Internasional di Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 Desember 2023 silam.
Namun, Munafrizal Manan tidak mau mengutarakan sesuatu yang belum tentu bisa dituntaskan, karena hanya akan membuat pihak korban pelanggaran HAM menjadi kecewa.
Baca Juga: Sejarah Indonesia Juara Dunia WorldSSP300, Aldi Satya Mahendra: Untuk Merah Putih Semakin di Depan!
"Korban juga masih kecewa, jadi kami tidak ingin membuat korban, warganya itu, mengalami luka dua kali. Luka dengan peristiwanya, dan luka dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan," terangnya.
Kontroversi Menko Hukum dan HAM Soal Tragedi 98
Belum lama ini, publik menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra usai menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Baca Juga: GIIAS Semarang 2024 Dibuka! Ini Hal Penting yang Wajib Diketahui Sebelum Berkunjung
Mantan Setneg RI era Soeharto dan BJ Habibie itu mengungkap, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.
Yusril mengklaim Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat dalam satu dekade terakhir.
"Apakah terkait genocide (genosida) atau ethnic cleansing (pembersihan etnis)? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu (tragedi) 1998," ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Baca Juga: Baru 3 Hari Dilantik, Ini Deretan Kontroversi Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo
Menteri Hukum dan HAM RI itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk menelaah lebih lanjut terkait pelanggaran HAM di Indonesia.
"Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," tegas Yusril.
"Tapi tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh di bawah kepemimpinan Prabowo, punya komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan," tambahnya.